Parpol Koalisi 02 Tak Ikut People Power: Begini Kata Ketua Gerindra

oleh

Uri.co.id, MANADO – Rencana aksi people power berbalut Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) pada 22 Mei 2019 bisa berujung kekacauan. Massa berencana mengepung Kantor Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta.

Sejak isu people power untuk menolak hasil Pilpres 2019 digulirkan, telah menimbulkan situasi yang tidak nyaman di masyarakat.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, memastikan masyarakat Bumi Nyiur Melambai tidak ikut-ikutan people power yang digerakkan kubu calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kata Olly, khusus di Sulut, rekapitulasi dan penetapan pemilu sudah tuntas. Tidak ada yang protes, tinggal menunggu penetalan nasional. “Semua pimpinan partai sudah menerima hasil pemilu di Sulut,” kata dia di Kantor Gubernur Sulut usai peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Senin (20/5/2019).

Soal isu gerakan people power, kata Olly, masyarakat Sulut tidak bakal terlibat. “Saya sudah koordinasi dengan ketua partai pendukung (capres) 02 tidak ada yang akan kirim orang ke Jakarta untuk gerakan people power,” kata dia.

Pemilu sudah usai, Gubernur mengimbau masyarakat jaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Hindari upaya-upaya yang bisa memecah belah bangsa.
“Kita fokus saja pada pembangunan, kembali bersama-sama membangun bangsa, mensejahterakan masyarakat, agar semua berjalan dengan baik, ” kata dia.

Gubernur minta masyarakat menjaga ketertiban jelang pengumumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU. Itu kaitannya dengan potensi gangguan kamtibmas sehubungan gerakan people power.

“Kita menunggu secara tertib, hasil akan diumumkan KPU dalam waktu tidak terlalu lama,” kata dia.
Pemilu sudah berlangsung lancar, kata Gubernur, bahkan kelancaran ini harus dibayar dengan nyawa sejumlah penyelenggara pemilu.

Wali Kota Bitung, Max J Lomban, bicara keras terkait people power. “Saya tidak setuju,” kata Lomban.

Kata dia, kubu capres 02 lebih baik menempuh jalur hukum. “People power itu identik dengan mengumpulkan massa. Nah, pengumpulan massa itu risikonya bisa ditunggangi dengan kepentingan lain,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulut ini.

Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia di Kota Bitung, Pdt Stevanus Robert Sumolang mengatakan, jangan ada pihak yang mencoba-coba membuat, melakukan konspirasi apalagi mengagalkan pemilu.

“Apa yang sudah dipilih, diputuskan dan ditentukan masyarakat harus diakui semua yang terbaik, namun ada yang lebih baik dipilih seluruh elemen masyarakat,” kata Sumolang.

Ketua Dewan Masjid Kota Bitung, M Yusuf Sultan, menolak gerakan atau ajakan dari siapan untuk melakukan people power.

“Jika ada pihak yang keberatan atau tidak setuju dengan hasil pemilu,tempuhlah jalur hukum berdasarkan ketentuan dan perundangan undang-undangan yang berlaku,” kata Haji Yusuf, sapaannya.

Pastor Abraham Xaverianus Untu selaku Vicaris Episkopalis Kevikepan Tonsea Keuskupan Manado, menolak dengan tegas ajakan dan keinginan pihak manapun untuk melakukan people power.

“Kalau ada yang tidak sepakat atau tidak terima dengan hasil Pemilu 2019 silakan tempuh jalur hukum yang berlaku,” kata Pastor Abraham.

Ustaz Hairudin Bandu, Dewan Penasehat Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Bitung, menolak gerakan people power. “Saya doakan TNI- Polri supaya dapat menegakkan hukum di NKRI ini,” kata Hairudin.

Menanggapi people power, Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Paruntu memerintahkan kepada segenap jajarannya agar meningkatkan kewaspadaan.

“Kita waspada terorisme, apalagi waktu lalu di Sulut, polisi menangkap pelaku terduga teroris. Desa-desa harus mengaktifkan siskamling,” kata Bupati Paruntu, Senin kemarin.

Katanya, masyarakat harus mengenali setiap pendatang baru. “Mari kita jaga negara ini khususnya Minsel tetap aman. Saya berharap tanggal 22 tak ada hal-hal yang mengganggu keamanan negara,” ujar dia.

Ketua DPD Partai Gerindra Sulut Wenny Lumentut

Ketua DPD Partai Gerindra Sulut Wenny Lumentut ( manado/arthur rompis)

Gerindra Sulut: Semoga Tuhan Memberkati

Ketua DPD Gerindra Sulut, Wenny Lumentut enggan berkomentar lebih soal isu people power.

“Jangan tanya mendukung atau menolak,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulut itu ketika dikonfirmasi Uri.co.id lewat sambungan ponsel, Senin (20/5/2019).

Ia enggan menegaskan sikap Gerindra Sulut.

“Nanti saja ketemu di kantor (DPRD Sulut),” ujarnya mengakhiri pembicaraan dengan ramah. Wenny pun mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp. “Semoga Tuhan memberkati”.

Elite Gerindra di pusat sejauh ini menggemborkan penolakan hasil pilpres tapi tidak untuk pileg. Beda sikap dengan Gerindra Sulut yang cenderung pasif. Bahkan dalam berbagai tingkatan rekapitulasi suara di Sulut tak terdengar protes dari para kader Gerindra.

Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, mengajak seluruh masyarakat Bolsel agar tidak ikut-ikutan gerakan massa itu.

“Saya mengajak masyarakat Bolsel menolak gerakan massa secara masif, terstruktur dan sistematis. Tidak konstitusi atau disebut people power,” kata Kamaru, Senin kemarin.

Orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Bolsel ini juga meminta agar warganya mengikuti proses demokrasi sampai selesai, sesuai dengan konstitusi. “Mari menunggu hasilnya sampai selesai. Tunggu dengan sabar hasil rekapitukasinya,” tuturnya.

Dikatakannya, terkait dengan hasilnya, baik pendukung 01 Jokowi-Ma’ruf maupun 02 Prabowo-Sandi dimintanya untuk tetap berlapang dada. “Apapun hasilnya, kita harus terima dengan lapang dada,” ucap dia.

Selain itu, Kamaru mengingatkan agar tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan semua proses Pemilu 2019 kepada KPU dan Bawaslu.
Diharapkannya, persatuan Indonesia tetap terjaga. Ia berdoa agar Tuhan selalu menjaga Indonesia dari segala bentuk ancaman yang merongrong NKRI.

“Semoga Allah SWT melindungi bangsa kita, semua dari segala ancaman dan hambatan yang ingin memecah-belah NKRI yang kita cintai ini,” pungkasnya. (nie/ryo/crz/dru) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!