Pemerintah Keluarkan Ketentuan Baru: Ini Daftar Rumah Bebas Pajak

oleh

Uri.co.id – Kabar gembira bagi pemilik rumah sederhana dan sangat sederhana. Rumah tipe apa saja itu? Pemerintah telah menyesuaikan ketentuan yang mengatur batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana atau tidak melampaui ukuran bangun 36 meter persegi yang dapat diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebankan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dikutip detikFinance dari laman Setkab, Selasa (28/5/2019), PMK tersebut menetapkan sejumlah kriteria rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat dibebaskan dari PPN. Kriteria pertama adalah luas bangunan tidak melebihi 36 m2.

Kriteria kedua adalah harga jual tidak melebihi batasan harga jual, dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ini.

Kriteria ketiga yaitu rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.

Kriteria keempat yaitu luas tanah tidak kurang dari 60 m2. Selanjutnya kriteria terakhir bahwa perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam PMK itu juga dijelaskan, pondok boro yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan.

Pondok boro tersebut harus diperuntukkan bagi para buruh tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh.

Berikutnya untuk asrama mahasiswa dan pelajar yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan/atau Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh.

Menurut PMK ini, perumahan lainnya yang dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi rumah pekerja, yaitu tempat hunian, berupa bangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil.

Berkaitan dengan hal di atas, harus memenuhi sejumlah ketentuan. Pertama, untuk bangunan tidak bertingkat, sesuai ketentuan. Kedua, untuk bangunan bertingkat, sesuai dengan ketentuan mengenai rumah susun sederhana yang diatur dalam PMK tersendiri yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh.

Berikutnya adalah bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam yang dibiayai oleh pemerintah, swasta, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

“Atas penyerahan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenai Pajak Pertambahan Nilai,” bunyi Pasal 6 ayat (1) PMK ini.

4 Juni, Harga Rumah Subsidi Naik

Pemerintah menerbitkan kebijakan kenaikan batas harga jual rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tahun 2019 dan 2020.

Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan tersebut telah diterbitkan pada 20 Mei 2019. Tujuan dari PMK itu antara lain untuk mendukung program pemerintah mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapiasan bawah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.

Hal itu dilakukan dengan pertimbangan naiknya harga tanah dan bangunan serta usulan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga perlu dilakukan penyesuaian mengenai batasan harga rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang bisa dibebaskan dari PPN.

“Harga baru di PMK itu sesuai usulan, enggak ada perubahan. Dengan keluarnya PMK ini, pengembang tidak ada alasan lagi bertanya kenapa enggak maju-maju,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat dijumpai di Jakarta, Senin (27/5/2019).

Dia pun berharap PMK ini bisa membantu untuk mempercepat pemenuhan target Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah sejak 2015 dan terus berjalan hingga tahun ini.

“Dengan ini, pencapaian Program Sejuta Rumah bisa lebih cepat lagi,” imbuhnya. Dalam PMK itu disebutkan rumah umum, maksudnya adalah rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang luas bangunannya tidak lebih dari 36 meter persegi dan luas tanahnya tidak kurang dari 60 meter persegi.

Harga jualnya pun tidak lebih dari batasan harga jual dalam PMK ini. Rumah itu juga merupakan rumah pertama milik pribadi MBR yang digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam empat tahun sejak dimiliki.

Sedangkan perolehannya bisa dilakukan secara tunai dan kredit, baik yang bersubsidi maupun tidak bersubsidi, ataupun melalui pembiayaan syariah. Adapun batasan harga jual rumah yang ditentukan dalam PMK ini berlaku setelah 15 hari sejak tanggal diundangkan atau mulai 4 Juni hingga 31 Desember 2019. Sementara untuk tahun 2020, peraturannya berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. (/dtc/kps) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!